IGMTVnews.com —– Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) membawa polemik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan dan bangunan lembaga pendidikan ke Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan dijadwalkan pada 11 November, besok bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang mewakili Menteri Dalam Negeri.
Founder Yayasan IGM, Dr H Marzuki Alie, menyatakan langkah ini ditempuh untuk mencari titik temu. “Kita duduk bersama dan cari solusinya, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut sebenarnya telah memiliki dasar politik dari Komisi X DPR RI. Komisi itu membahas seluruh undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk sistem pendidikan nasional. Pihak yayasan, kata dia, sudah lebih dulu duduk bersama Komisi X.
“Semua regulasi pendidikan dibahas di Komisi X, jadi di sanalah rujukan politiknya,” katanya.
Dari pertemuan tersebut, lahir rekomendasi bahwa pemerintah daerah tidak boleh memungut PBB atas lahan dan bangunan yang digunakan lembaga pendidikan bersifat nirlaba.
Menurutnya, rekomendasi itu menjadi pijakan utama yayasan dalam menyampaikan keberatan kepada pemerintah. “Pemerintah daerah tidak boleh memungut PBB atas lahan yang dipakai lembaga pendidikan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa sifat nirlaba melekat pada setiap lembaga pendidikan karena diatur undang-undang dan peraturan. Syarat mendirikan lembaga pendidikan, termasuk yayasan, adalah berstatus nirlaba. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika lembaga pendidikan dikategorikan tidak nirlaba.
“Mendirikan lembaga pendidikan itu syarat pertamanya harus nirlaba, tidak ada tawar-menawar,” ucapnya.
Ia menambahkan, jika ada pihak yang menilai lembaga pendidikan tidak memenuhi syarat nirlaba, konsekuensinya adalah pencabutan izin, bukan penarikan PBB. Pajak baru dapat dibayar setelah izin sebagai lembaga pendidikan dicabut. Menurutnya, izin tidak boleh dibiarkan tetap berlaku sementara status nirlabanya dipersoalkan.
“Kalau kami dianggap tidak memenuhi syarat, cabut dulu izinnya, setelah itu baru bayar PBB,” katanya.
Ia berharap pertemuan dengan Kemendagri membuahkan penyelesaian yang tidak merugikan dunia pendidikan. Ia menilai pertentangan hanya akan membuat persoalan berlarut. “Kalau kita bertentangan, masalah tidak akan selesai, dan yang dirugikan generasi ke depan,” pungkasnya. (andhiko ta)
