IGMTVnews.com —– Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah II-A Sumatera Selatan menggelar pertemuan silaturahmi bersama seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Selatan, Selasa (12/5).
Pertemuan ini dilakukan untuk membahas berbagai tantangan krusial dalam dunia pendidikan tinggi.
Ketua APTISI Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Muhamad Helmi, M.S., menjelaskan pertemuan ini menjadi wadah strategis untuk memupuk kebersamaan sekaligus mendiskusikan solusi kolektif atas kendala yang dihadapi masing-masing institusi.
“Kami tidak ingin masing-masing kampus berjalan sendiri tanpa arah, sehingga kolaborasi ini menjadi kunci untuk menghasilkan solusi terbaik bagi masa depan PTS di Sumsel,” tegas Helmi.
Fokus utama dalam diskusi tersebut, lanjutnya mencakup persoalan jumlah mahasiswa dan hambatan proses akreditasi yang kerap menjadi beban bagi pengelola perguruan tinggi. Ia memaparkan bahwa APTISI berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi daerah hingga ke tingkat kementerian maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna memastikan keberlangsungan pendidikan swasta tetap terjaga.
“APTISI akan terus bergerak di lini terdepan untuk mencari celah kebijakan yang paling menguntungkan bagi iklim pendidikan tinggi swasta,” ujarnya.
Ketua Dewan Penasihat APTISI Sumatera Selatan, Dr. H. Marzuki Alie, S.E., M.M., menyoroti urgensi inventarisasi masalah untuk diformulasikan menjadi usulan resmi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisainstek).
Beberapa poin kritis yang diangkat meliputi ketidakpastian anggaran akreditasi dari pemerintah, keadilan kebijakan pembelajaran daring, skema penerimaan mahasiswa baru, hingga penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. “Seluruh regulasi yang dirasa memberatkan harus segera dikomunikasikan secara formal agar ada keadilan bagi perguruan tinggi swasta,” jelas Marzuki.
Ia juga menekankan bahwa sinkronisasi data dan kesamaan pandangan antar-pimpinan PTS sangat diperlukan agar posisi tawar institusi swasta semakin kuat di mata pemerintah pusat. “Dalam pertemuan silaturahmi ini dicarikan solusinya agar tidak berdampak kepada proses pendidikan anak-anak kita,” pungkasnya. (andhiko ta)
